Harold Laswell dan Abraham Kaplan (1970,71) mendefinisikannya sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu dan praktek-praktek tertentu.
David Easton (1965,212) : akibat dari aktivitas pemerintah.
Kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara sah.paksa kepada seluruh masyarakat. Adapun kebijakan sebagaimana yang dirumuskan Easton (dalam Thoha 2002: 62-62) merupakan alokasi nilai yang otoritatif oleh seluruh masyarakat. Akan tetapi, hanya pemerintah saja yang berbuat secara otoritatif untuk seluruh masyarakat, dan semuanya yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan adalah hasil-hasil dari nilai-nilai tersebut.
James Anderson (2011,6) : a relative stable, purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern.
Kraft and Furlong (2004:4) : a course of government action (or in action) taken in response to social problems. Social problems are contidions the public widely perceives to be unacceptable and therefore requiring intervention.
James Lester dan Robert Steward (2000,18) mendefinisikannya sebagai a proccess or a series or pattern of governmental activities or decisions that are design to remedy some public problem, either real or imagined.
Steven A. Petterson (2003,103) Government action to address some problem.
B.G. Peters (1993, 4) the sum of government activities, whether acting directly or through agents, as it has an influence on the lives of citizens.
Carl L. Friedrick (1963,79), serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada, di mana kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu.
William Jenkins (Jenkins, 1978) a set of interrelated decisions taken by a political actor or group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified situations where those decisions should, in principle, be within the power of those actors to achieve. public policy is a goal oriented behaviour on the part of government. Public policies are decissions taken by government which difine a goal and set out means to achieve it.
"adalah serangkaian keputusan yang saling terkait yang diambil oleh aktor politik atau kelompok aktor yang memperhatikan beberapa tujuan dan bermaksud untuk mencapainya dengan beberapa situasi tertentu dimana keputusan tersebut seharusnya, secara prinsip, sesuai dengan kekuatan dari para aktor yang ingin mencapainya. Kebijakan publik adalah perilaku yang berorientasi kepada tujuan sebagai bagian dari pemerintah. Kebijakan publik adalah keputusan yang diambil oleh pemerintah yang menentukan tujuan dan menetapkan cara untuk mencapainya"
Michael Howlett dan M. Ramesh (1995,7) : a complex phenomenon consisting of numerous decisions made by numerous individual and organizations. It is often shaped by earlier policies and is frequently linked closely with other seemingly unrelated decisions.
Fenomena yang kompleks yang terdiri dari beberapa keputusan yang dibuat dari beberapa invidu dan organisasi. Keputusan tersebut juga dipertajam dengan kebijakan terdahulu dan sering berhubungan erat dengan hal hal yang lain yang terkait dengan kebijakan yang tidak terkait.
Thomas R. Dye (2011,1) mendefinisikannya sebagai segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda.
www.cdc.gov Public policy is a set of action guidelines or rules that results from the actions or lack of actions of governmental entities.
lib.ucr.edu Public policy related to the social or legislative ramifications of government policies. The corollary glossary term, 'political aspecs' is customarily applied to the process of arriving at those policies.
Clarke E. Cochran, et al the term of public policy always refers to the actions of government and the intentions that determine those actions. Public policy is the outcome of the struggle in government over who gets what. pada karya yang lain juga menyebutkan, public policy consist of political decisions for implementing programs to achieve societal goals.
Birkland ... The elements common to all definitions of public policy are as follows: 1. The policy made is made in the name of public, 2. Policy is generally made or initiated by government, 3. Policy is interpreted and implemented by public and private actors, 4. Policy is what the governments intend to do, 5. Policy is what the government chooses not to do.
Stella Theodoulou, The Essential Readings (2005) the public policy process is esentially the movement from the emergence of a problem, to it being placed on to the policy agenda, and finally, to its enactment and reflection on its effectiveness.
Riant Nugroho, Public Policy, hal 206, 207: 2017. Public policy adalah 'any of state or government (as the holder of authority) decision to manage public life (as the sphere) in order to reach the mission of the nation (remember, the nation is consist of two institutions: state and society).
atau juga, setiap keputusan yang dibuat oleh negara, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari negara. Strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki pada masa transisi, untuk menuju kepada masyarakat yang dicita-citakan.
Jadi, apa sih kebijakan publik itu?
kalau boleh mengambil pemahaman dari definisi para ahli di atas, menurut saya, kebijakan publik adalah sebuah strategi, sebuah alat, yang digunakan oleh pemerintah, yang idealnya memecahkan masalah masalah yang muncul di masyarakat, untuk memberikan sebuah solusi yang dapat mencapai tujuan negara, yaitu kesejahteraan.
Adapun dalam proses pengambilan kebijakan publik tersebut, tidak dapat terlepas dari elemen elemen penentu, seperti pengambil keputusan, yang umumnya merupakan kepala daerah, maupun DPRD, sehingga tidak bisa lepas dari motivasi-motivasi pengambil keputusan tersebut, yang idealnya berpihak pada kepentingan masyarakat banyak dan mampu mengakomodir tujuan bersama yang lebih luas.
Kebijakan publik ini juga merupakan sebuah proses, atau siklus, yang terus berubah seiring dengan fenomena fenomena sosial yang muncul di masyarakat, sehingga sungguh penting pula memperhatikan siklusnya (Suaib, 2016. Hal. xx, xxi) yaitu identifikasi masalah dan kebutuhan, analisis masalah dan kebutuhan, penginformasian rencana kebijakan, perumusan tujuan kebijakan, pemilihan model kebijakan, penentuan indikator sosial, dan membangun dukungan dan legitimasi publik. Untuk melihat kebijakan publik ini berhasil, maka di dalam tiap langkah-langkah di atas harusnya dapat berjalan dengan benar dan berhasil agar mendapatkan hasil yang dicita-citakan.
Sebagai sesuatu yang lebih besar...
Kebijakan publik, merupakan refleksi dari masalah yang muncul di masyarakat sebagai gambaran yang lebih besar dari gambaran kondisi masyarakat itu sendiri. Pemecahan masalah, yang tertuang dalam kebijakan publik itu sendiri adalah merupakan gambaran, mau dibawa kemana negeri ini.
Kebijakan yang muncul dari nilai nilai dan hal hal yang dirasa perlu diatur, akan merefleksikan bagaimanakah cara bangsa ini menghadapi potensi masalah ke depan. Apakah kebijakan publik tersebut sudah mampu melenyapkan masalah dengan tuntas, mengendapkan dan menguraikannya, atau bahkan memicu masalah masalah yang lebih kompleks, hingga jalan menuju tujuan negara, dan masyarakat yang sejahtera itu cukup menjadi angan angan yang semakin jauh. Atau malah membuat bangsa ini berjalan mundur dari kemajuan kemajuan yang telah dilakukannya selama ini karena kebijakan publik yang diformulasikan malah menyerang balik kemajuan kemajuan itu sendiri.
Maka terkadang, kebijakan publik bagi saya adalah sesuatu yang lebih personal (pada masing masing pemimpin, atau pengambil keputusan), more government's oriented, lebih subjektif, tentang siapa yang akan merasakan dampaknya? siapa yang akan diuntungkan? atau siapa yang akan terkekang aturan atau malah terjebloskan ke penjara? tujuan elemen mana yang akan lebih bersinggungan? pihak mana yang akan merasakan perubahannya?
Bandung, 15 Februari 2018
Adapun dalam proses pengambilan kebijakan publik tersebut, tidak dapat terlepas dari elemen elemen penentu, seperti pengambil keputusan, yang umumnya merupakan kepala daerah, maupun DPRD, sehingga tidak bisa lepas dari motivasi-motivasi pengambil keputusan tersebut, yang idealnya berpihak pada kepentingan masyarakat banyak dan mampu mengakomodir tujuan bersama yang lebih luas.
Kebijakan publik ini juga merupakan sebuah proses, atau siklus, yang terus berubah seiring dengan fenomena fenomena sosial yang muncul di masyarakat, sehingga sungguh penting pula memperhatikan siklusnya (Suaib, 2016. Hal. xx, xxi) yaitu identifikasi masalah dan kebutuhan, analisis masalah dan kebutuhan, penginformasian rencana kebijakan, perumusan tujuan kebijakan, pemilihan model kebijakan, penentuan indikator sosial, dan membangun dukungan dan legitimasi publik. Untuk melihat kebijakan publik ini berhasil, maka di dalam tiap langkah-langkah di atas harusnya dapat berjalan dengan benar dan berhasil agar mendapatkan hasil yang dicita-citakan.
Sebagai sesuatu yang lebih besar...
Kebijakan publik, merupakan refleksi dari masalah yang muncul di masyarakat sebagai gambaran yang lebih besar dari gambaran kondisi masyarakat itu sendiri. Pemecahan masalah, yang tertuang dalam kebijakan publik itu sendiri adalah merupakan gambaran, mau dibawa kemana negeri ini.
Kebijakan yang muncul dari nilai nilai dan hal hal yang dirasa perlu diatur, akan merefleksikan bagaimanakah cara bangsa ini menghadapi potensi masalah ke depan. Apakah kebijakan publik tersebut sudah mampu melenyapkan masalah dengan tuntas, mengendapkan dan menguraikannya, atau bahkan memicu masalah masalah yang lebih kompleks, hingga jalan menuju tujuan negara, dan masyarakat yang sejahtera itu cukup menjadi angan angan yang semakin jauh. Atau malah membuat bangsa ini berjalan mundur dari kemajuan kemajuan yang telah dilakukannya selama ini karena kebijakan publik yang diformulasikan malah menyerang balik kemajuan kemajuan itu sendiri.
Maka terkadang, kebijakan publik bagi saya adalah sesuatu yang lebih personal (pada masing masing pemimpin, atau pengambil keputusan), more government's oriented, lebih subjektif, tentang siapa yang akan merasakan dampaknya? siapa yang akan diuntungkan? atau siapa yang akan terkekang aturan atau malah terjebloskan ke penjara? tujuan elemen mana yang akan lebih bersinggungan? pihak mana yang akan merasakan perubahannya?
Bandung, 15 Februari 2018
No comments:
Post a Comment