Tuesday, February 27, 2018

Linger




Bukit Moko, 20 Februari 2018


And the wind whisper
your memories, linger

hi, do you still remember me?
still think about me?

cause every night when time passed
1 am in the morning
or in the beautiful view
in the beautiful fields

sometimes i wonder
what would it feels with you

sometimes before sleeping
i try to remember again
how it feels when i first meet you
its only happiness...
as far as i can remember

that make me realize
feelings dont dissapear that fast

or is it just me

fall into something
that not there anymore

but its okay
your first shadows that with me
the one that loves me with your way
still i carry
wherever i feel lonely and alone

its like i holding to different version of you
its like i still falling in love
with the old you
the old one that not there anymore...

and hoping one day
the shadow will gone and maybe i will be happy
with someone else.

bdo, 12.21

Wednesday, February 21, 2018

Tentang Kepemimpinan dan Pilkada 2018...

Di tengah maraknya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi, seperti yang disampaikan oleh Mendagri, Tjahjo dalam acara konferensi pemberantasan korupsi di hotel bidakara, Jakarta, senin (11/12) yang dimuat di jawa pos Senin, 12 Desember 2017. Dalam rentang 2014-2017 sudah terdapat 392 kepala daerah yang tersangkut hukum, dengan kasus korupsi sebesar sebanyak 313 kasus. Dengan sektor rawan korupsi antara lain penyusunan anggaran, pajak dan retribusi daerah, pengadaan barang dan jasa, hibah dan bansos, perjalanan dinas, serta sektor perizinan, dimana dampak dari korupsi tersebut adalah melambatnya pembangunan daerah. Sedangkan sepanjang 2018 ini saja, januari hingga pertengahan februari, menurut Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah (14/2) yang dimuat di koran republika, 14 Februari 2018 sudah ada enam orang kepala daerah yang menjadi tersangka kasus korupsi. Tercermin dari kasus di atas, tentu kita sebagai warga masyarakat kini menyadari betapa pentingnya hak pilih yang kita miliki dalam menentukan nasib kota ini ke depan, karena sekali salah pilih, konsekuensi yang dirasakan akan berdampak pada berbagai aktivitas ekonomi, sosial, kesejahteraan dan seluruh aspek dimana roda pemerintahan tidak lepas dari kehidupan sehari-hari.

Sebagai masyarakat yang kian kritis seiring dengan akses informasi yang dewasa ini semakin mudah, kita perlu lebih cermat lagi dalam menggunakan hak pilih pada bulan Juli nanti agar tidak terjebak dalam pembangunan yang mandek karena kepala daerah yang kurang kompeten. Rekam jejak dan yang tidak kalah penting, pandangan calon kepala daerah terhadap isu isu tertentu, harus kita cermati sebagai arah dari analisis dan kemampuan memetakan permasalahan dari calon kepala daerah tersebut. Selain mampu memaparkan alternatif solusi yang menunjukkan nilai nilai yang dianut, dan bagaimana calon kepala daerah tersebut harus mampu membuat proyeksi mau dibawa kemana kota ini selama lima tahun ke depan yang tercermin dalam visi dan misi yang diusungnya.

Memilih pemimpin yang tepat, akan mampu membawa kota ini menghasilkan kebijakan publik yang tepat, efektif, juga diharapkan mampu menghadirkan solusi-solusi dari permasalahan sosial yang timbul di masyarakat, bukan malah menimbulkan masalah-masalah baru, mampu merumuskan indikator-indikator yang ingin dicapai, terlebih mampu membangun dukungan dan legitimasi publik yaitu mampu melibatkan berbagai pihak dan mewakili kepentingan dari tiap elemen masyakarat, mampu melakukan lobi, negosiasi, dan koalisi dengan berbagai kelompok-kelompok masyarakat agar tercapai konsensus.

Pada dasarnya, terdapat lima karakter kepemimpinan yang unggul (Riant Nurgoho, 2017: 292,293). Karakter ini dapat kita cermati dari tindak tanduk dan aktivitas yang dilakukan oleh calon kepala daerah selama masa kampanye. Yang pertama adalah karakter, yaitu pemimpin merupakan produk terunggul di lingkungannya, yang menurut Rosabeth Moss-Kanter memiliki Triple C- atau concept, yaitu kemampuan membuat konsep akan masa depan, competence atau kompetensi, dan connectedness, yaitu kekuatan jaringan yang dimiliki. Dimana gagasan ini juga dikemukakan oleh Profesor Gunawan Sumodiningrat (2001) sebagai KKN, atau konsep, kompetensi dan networking, bukan korupsi, kolusi dan nepotisme. Kedua adalah kredibilitas, dimana Steven M. Bornstein dan Anthony F. Sands (1995) menyebutkan 5 inti Kredibilitas (5C) yaitu conviction, character,courage, composure, competence. Conviction adalah keyakinan dan komitmen. Character adalah integritas, kejujuran, respek, dan kepercayaan yang konsisten. Courage adalah keberanian, kemauan untuk bertanggung jawab atas keyakinannya. Bahkan mengubah diri jika perlu. Composure adalah ketenangan batin, suatu kemampuan untuk memberikan reaksi dan emosi yang tepat dan konsisten, khususnya dalam menghadapi masalah kritis. Competence adalah keahlian, keterampilan, dan profesionalitas. Ketiga, nilai. Tugas kepemimpinannya adalah memberikan nilai bagi organisasi yang dipimpinnya, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Dimana kepala daerah harus mampu memetakan visi nya ke depan, dan menjabarkan misi misi yang mampu dikerjakan secara operasional oleh pemerintah bersama private sector/swasta dan masyarakat, serta tidak bertentangan dengan nilai nilai yang dianut sehingga mampu melibatkan partisipasi seluruh elemen untuk dapat mencapai tujuan demi kepentingan bersama. Keempat, keteladanan. Yaitu seorang pemimpin, seperti ungkapan Ki Hajar Dewantara yaitu ing ngarso sung tuladha, ing madya mangun karso, dan tut wuri handayani. Di depan memberi contoh, di tengah memberi inspirasi, dan di belakang mendorong. Dimana muaranya adalah keteladanan, yang merupakan simbol kedewasaan, karena memerlukan toleransi, kerendahan hati dan kesabaran. Kelima, harapan. Pemimpin harus mampu memantik harapan dan semangat masyarakat, untuk menjawab tantangan tantangan berat yang akan dihadapi di depan, sehingga tidak berputus asa, alih alih mampu terus kreatif dan berinovasi untuk mengubah tantangan menjadi kesempatan serta berani menjawab perubahan perubahan yang akan dihadapi di depan.

Karena, sejauh mana suatu kota dapat berkembang, sangatlah tergantung pada kepemimpinan dan kualitas kebijakan publik yang dihasilkannya melalui kerjasama yang baik antara pemimpin, pemerintah, private sector/swasta dan masyarakat. Dan kualitas kepemimpinan dan kebijakan publik yang dihasilkan itu, adalah cerminan dari masyarakat kota itu sendiri. Selamat mengumpulkan informasi, menganalisis, menentukan pilihan dan merayakan demokrasi, warga kota!

Thursday, February 15, 2018

tentang kebijakan publik, dan hal hal lainnya

Sebelum beranjak pada pemikiran pemikiran tentang kebijakan publik, tentulah kita harus mendengar terlebih dahulu, kira kira bagaimana pendapat para ahli, tentang makna kebijakan publik itu sendiri.

Harold Laswell dan Abraham Kaplan (1970,71) mendefinisikannya sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu dan praktek-praktek tertentu.

David Easton (1965,212) : akibat dari aktivitas pemerintah.
Kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara sah.paksa kepada seluruh masyarakat.  Adapun kebijakan sebagaimana yang dirumuskan Easton (dalam Thoha 2002: 62-62) merupakan alokasi nilai yang otoritatif oleh seluruh masyarakat.  Akan tetapi, hanya pemerintah saja yang berbuat secara otoritatif untuk seluruh masyarakat, dan semuanya yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan adalah hasil-hasil dari nilai-nilai tersebut.

James Anderson (2011,6) : a relative stable, purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern.

Kraft and Furlong (2004:4) : a course of government action (or in action) taken in response to social problems.  Social problems are contidions the public widely perceives to be unacceptable and therefore requiring intervention.

James Lester dan Robert Steward (2000,18) mendefinisikannya sebagai a proccess or a series or pattern of governmental activities or decisions that are design to remedy some public problem, either real or imagined.

Steven A. Petterson (2003,103)  Government action to address some problem.

B.G. Peters (1993, 4) the sum of government activities, whether acting directly or through agents, as it has an influence on the lives of citizens.

Carl L. Friedrick (1963,79), serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada, di mana kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

William Jenkins (Jenkins, 1978)  a set of interrelated decisions taken by a political actor or group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified situations where those decisions should, in principle, be within the power of those actors to achieve.  public policy is a goal oriented behaviour on the part of government. Public policies are decissions taken by government which difine a goal and set out means to achieve it.
"adalah serangkaian keputusan yang saling terkait yang diambil oleh aktor politik atau kelompok aktor yang memperhatikan beberapa tujuan dan bermaksud untuk mencapainya dengan beberapa situasi tertentu dimana keputusan tersebut seharusnya, secara prinsip, sesuai dengan kekuatan dari para aktor yang ingin mencapainya.  Kebijakan publik adalah perilaku yang berorientasi kepada tujuan sebagai bagian dari pemerintah.  Kebijakan publik adalah keputusan yang diambil oleh pemerintah yang menentukan tujuan dan menetapkan cara untuk mencapainya"

Michael Howlett dan M. Ramesh (1995,7) : a complex phenomenon consisting of numerous decisions made by numerous individual and organizations.  It is often shaped by earlier policies and is frequently linked closely with other seemingly unrelated decisions. 
Fenomena yang kompleks yang terdiri dari beberapa keputusan yang dibuat dari beberapa invidu dan organisasi.  Keputusan tersebut juga dipertajam dengan kebijakan terdahulu dan sering berhubungan erat dengan hal hal yang lain yang terkait dengan kebijakan yang tidak terkait.

Thomas R. Dye (2011,1) mendefinisikannya sebagai segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda.

www.cdc.gov Public policy is a set of action guidelines or rules that results from the actions or lack of actions of governmental entities.

lib.ucr.edu Public policy related to the social or legislative ramifications of government policies.  The corollary glossary term, 'political aspecs' is customarily applied to the process of arriving at those policies.

Clarke E. Cochran, et al the term of public policy always refers to the actions of government and the intentions that determine those actions.  Public policy is the outcome of the struggle in government over who gets what.  pada karya yang lain juga menyebutkan,  public policy consist of political decisions for implementing programs to achieve societal goals.

Birkland ... The elements common to all definitions of public policy are as follows: 1. The policy made is made in the name of public, 2. Policy is generally made or initiated by government, 3.  Policy is interpreted and implemented by public and private actors, 4.  Policy is what the governments intend to do, 5.  Policy is what the government chooses not to do.

Stella Theodoulou, The Essential Readings (2005) the public policy process is esentially the movement from the emergence of a problem, to it being placed on to the policy agenda, and finally, to its enactment and reflection on its effectiveness.

Riant Nugroho, Public Policy, hal 206, 207: 2017. Public policy adalah 'any of state or government (as the holder of authority) decision to manage public life (as the sphere) in order to reach the mission of the nation (remember, the nation is consist of two institutions: state and society).

atau juga, setiap keputusan yang dibuat oleh negara, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari negara.  Strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki pada masa transisi, untuk menuju kepada masyarakat yang dicita-citakan. 

Jadi, apa sih kebijakan publik itu? 
kalau boleh mengambil pemahaman dari definisi para ahli di atas, menurut saya, kebijakan publik adalah sebuah strategi, sebuah alat, yang digunakan oleh pemerintah, yang idealnya memecahkan masalah masalah yang muncul di masyarakat, untuk memberikan sebuah solusi yang dapat mencapai tujuan negara, yaitu kesejahteraan. 

Adapun dalam proses pengambilan kebijakan publik tersebut, tidak dapat terlepas dari elemen elemen penentu, seperti pengambil keputusan, yang umumnya merupakan kepala daerah, maupun DPRD, sehingga tidak bisa lepas dari motivasi-motivasi pengambil keputusan tersebut, yang idealnya berpihak pada kepentingan masyarakat banyak dan mampu mengakomodir tujuan bersama yang lebih luas. 

Kebijakan publik ini juga merupakan sebuah proses, atau siklus, yang terus berubah seiring dengan fenomena fenomena sosial yang muncul di masyarakat, sehingga sungguh penting pula memperhatikan siklusnya (Suaib, 2016. Hal. xx, xxi) yaitu identifikasi masalah dan kebutuhan, analisis masalah dan kebutuhan, penginformasian rencana kebijakan, perumusan tujuan kebijakan, pemilihan model kebijakan, penentuan indikator sosial, dan membangun dukungan dan legitimasi publik.  Untuk melihat kebijakan publik ini berhasil, maka di dalam tiap langkah-langkah di atas harusnya dapat berjalan dengan benar dan berhasil agar mendapatkan hasil yang dicita-citakan.

Sebagai sesuatu yang lebih besar...

Kebijakan publik, merupakan refleksi dari masalah yang muncul di masyarakat sebagai gambaran yang lebih besar dari gambaran kondisi masyarakat itu sendiri.  Pemecahan masalah, yang tertuang dalam kebijakan publik itu sendiri adalah merupakan gambaran, mau dibawa kemana negeri ini.

Kebijakan yang muncul dari nilai nilai dan hal hal yang dirasa perlu diatur, akan merefleksikan bagaimanakah cara bangsa ini menghadapi potensi masalah ke depan.  Apakah kebijakan publik tersebut sudah mampu melenyapkan masalah dengan tuntas, mengendapkan dan menguraikannya, atau bahkan memicu masalah masalah yang lebih kompleks, hingga jalan menuju tujuan negara, dan masyarakat yang sejahtera itu cukup menjadi angan angan yang semakin jauh.  Atau malah membuat bangsa ini berjalan mundur dari kemajuan kemajuan yang telah dilakukannya selama ini karena kebijakan publik yang diformulasikan malah menyerang balik kemajuan kemajuan itu sendiri. 

Maka terkadang, kebijakan publik bagi saya adalah sesuatu yang lebih personal (pada masing masing  pemimpin, atau pengambil keputusan), more government's oriented, lebih subjektif, tentang siapa yang akan merasakan dampaknya? siapa yang akan diuntungkan? atau siapa yang akan terkekang aturan atau malah terjebloskan ke penjara? tujuan elemen mana yang akan lebih bersinggungan? pihak mana yang akan merasakan perubahannya?

Bandung, 15 Februari 2018

Tuesday, February 13, 2018

Exploring Sukabumi

Because my school start at Friday and Saturday, so i have more space to walk around the city.  And the opportunity comes when i have a kost-mate, that have a freelance job at photography and i can come with themmm... Its really makes me happy, recent days i just walk around the city alone.  Its okay to being alone at the city, but for going to the nature, you need some people to company you.  
So at Sunday we start from Bandung to Sukabumi its about one day trip to the city of Sukabumi and the next day we start to explore the nature like waterfall, geopark amphitheater, lake, forest, camping site, beach, sunset, and savana.  

Curug Cikanteh, Sukabumi

Jembatan Situ Gunung, Sukabumi

Pantai Palampang

Pantai Palampang

Pohon yang di video klip Afghan 'Jalan Terus'


Road to camping site Situ Gunung

Danau Situ Gunung, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango

Saturday, February 3, 2018

Book Highlight: Beyond Metropolis


Title : Beyond Metropolis: The Planning and Governance of Asia's Mega Urban Regions
Writer : Aprodicio A. Laquian
Woodrow Wilson enter Press Washington, D.C.  The Johns Hopkins University Press Baltimore
Year : 2015 (USA edition)

An interesting aspect from the asia week survey was the suggestion that a city's size seemed to have mattered in making the city work more effective, albeit in the opposite direction.  Small size, which may make it easier to manage urban afairs may be related.  The survey respondents at the survey considered effective and efficient governance the key issue in achieving a better quality of life in cities.  The key elements of good governance were the rule of law, transparency, effectiveness and efficiency, accountability, responsiveness, consensus, equity and strategic vision.

In mega urban regions, there are three types of governance structures have been used at various time in their history :
1.  Autonomous local governments; Independently carry out planning, policy making, legislation, and the execution of government function (exp.  Hongkong, Macau, Guangzhou)
2.  A mixed system of regional governance; Authority, power, and resources are shared among central, regional, and local government institutions, and resposibilities for public functions are allocated to specific levels of government (exp. Jakarta, Bangkok, Mumbai)
3.  Unified regional governance.  A single governance structure plans, manages, finances, supports and mantains services in an areawide territory and authority and power are vested in this single unit.  (Beijing, Tokyo, Seoul, Shanghai an Tokyo).

And then about the slum upgrading is based on the theories that gained a great deal that poor people have the capability to effectively deal with their own needs and given the appropriate support to empower them, could be enabled to meet these needs themselves.

Housing managements : The enabling approach is at a transational stage.  Providing security of tenure to low-income people encourages housing consolidation, self help and mutual aid.  Leaving people alone to deal with their own problems encourages the growth of NGOs and other elements of civil society that empower people to look at their own concerns.  Its also hoped that people's income, education, and civic awareness will have matured enough to make possible more ordered housing management.

City regions may play a very important role in the spread of norms of democratic governance, the value of environmental protection, and the ideals of social justice and basic human rights.  As Aristotle said centuries ago, 'city air makes man free'.  It is that commitment to civitas, the right to citizenship in a free community and assuming responsibility for actions that uphold the common good that makes citizens' involvement the keystone for city-region development.  Mega-urban regions and megapolitan areas already are, and will continue to be, the dominant forms of settlements in the new millennium.  Their planning and governance provide the main instruments for achieving their fullest development potentials.